GAMPONG KITA

Menakar Erosi Kepercayaan di Balik Fenomena Scrolling dan Pseudo-Support Ringkasan Eksekutif Lanskap digital Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan kontradiksi yang mendalam antara kuantitas keterhubungan dan kualitas interaksi antara pemerintah dan warganya. Dengan 185,3 juta pengguna internet dan penetrasi media sosial yang mencapai 49,9% dari total populasi, ruang digital seharusnya menjadi arena deliberasi publik yang sehat. Namun, laporan ini mengidentifikasi sebuah anomali kritis: sementara netizen Indonesia sangat aktif dalam mengonsumsi konten hiburan dan influencer, terdapat kecenderungan masif untuk melewati (scroll past) konten resmi pemerintah. Interaksi yang muncul di akun-akun otoritas sering kali bersifat searah, minim makna, dan secara paradoks didominasi oleh komentar positif yang tidak organik. Analisis ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut bukan merupakan indikator dukungan publik yang tulus, melainkan manifestasi dari erosi kepercayaan terhadap institus...

I. PENDAHULUAN Bencana alam merupakan peristiwa yang kerap meninggalkan dampak sosial-ekonomi yang mendalam bagi masyarakat yang terdampak, khususnya di pedesaan. Pemerintah, melalui berbagai lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial, mengalokasikan bantuan dalam bentuk uang tunai, material bangunan, maupun kebutuhan pokok. Namun, efektivitas distribusi bantuan tersebut sangat bergantung pada integritas proses pendataan di tingkat desa. Fenomena manipulasi data penerima bantuan bencana telah menjadi isu yang berulang dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam konteks desa-desa di Aceh (dengan sebutan keuchik sebagai kepala desa), persoalan ini semakin kompleks mengingat struktur hierarki sosial dan kuatnya pengaruh tokoh lokal dalam penentuan penerima manfaat. Analisis hukum ini disusun untuk ...